Oleh : SUDARMA (*
Menarik untuk disimak pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang populer dengan panggilan KDM terkait maraknya beredar video viral di beberapa platform media sosial tentang Jaminannya melindungi Guru dan Kepala Sekolah dari Kriminalisasi. Disimak dari Video tersebut (link video di akhir tulisan) terdapat 5 poin yang bisa penulis tarik benang merahnya :
1. Kegelisahan di Balik Meja Guru
Dewasa ini, ruang kelas yang seharusnya menjadi tempat persemaian budi pekerti sering kali berubah menjadi medan yang penuh kecemasan bagi para pendidik. Muncul sebuah paradoks pahit: orang tua menitipkan anak mereka untuk dididik, namun di sisi lain, mereka membawa "surat tuntutan" di saku belakang. Ketakutan akan kriminalisasi menghantui setiap langkah guru saat mencoba menegakkan disiplin. Ketika tindakan "mengingatkan" justru berujung pada laporan polisi, marwah pendidikan berada di titik nadir. Di tengah kegelisahan kolektif ini, muncul sebuah narasi kepemimpinan yang tajam dan solutif—sebuah visi yang menjanjikan bahwa mereka yang berdiri di depan papan tulis tidak akan lagi dibiarkan bertarung sendirian.
2. Benteng Hukum: Bukan Sekadar Janji Politik
Komitmen Dedi Mulyadi untuk melindungi ekosistem pendidikan bukan sekadar retorika manis di atas panggung kampanye. Ia memproyeksikan kantor Gubernur bukan hanya sebagai pusat birokrasi, melainkan sebagai sebuah "Pusat Komando Hukum" bagi para pelayan publik yang bekerja dengan lurus. Baginya, asuransi moral bagi guru adalah prioritas kebijakan yang non-negosiasi.
Bukti nyata dari visi ini tercermin dalam rekam jejaknya. Dedi mengisahkan pengalamannya membela seorang kepala desa yang dilaporkan ke polisi oleh pihak ahli waris karena berani merapikan bangunan-bangunan liar di bantaran sungai. Langkah kepala desa tersebut jelas: ia bekerja demi kepentingan rakyat banyak agar wilayahnya tidak lagi terendam banjir. Menanggapi laporan tersebut, Dedi tidak tinggal diam; ia mengirimkan lima pengacara sekaligus untuk mendampingi sang kepala desa. Analogi ini adalah pesan kuat bagi para guru: selama Anda bekerja untuk kepentingan publik dan kebaikan siswa, negara akan hadir sebagai perisai hukum yang total.
3. Garis Tegas: Antara Pendidikan dan Kekerasan
Namun, perlindungan ini bukanlah sebuah "cek kosong" untuk kesewenang-wenangan. Ada garis demarkasi yang sangat jelas antara tindakan pendisiplinan dan kekerasan yang menyimpang. Dedi Mulyadi memberikan penekanan bahwa bantuan hukum hanya berlaku bagi tindakan yang bersifat edukatif dan bertujuan untuk mengingatkan, bukan menyakiti secara destruktif.
Prinsip dasar ini tertuang dalam komitmennya:
"Kepala sekolah, guru yang menjalankan tugasnya dengan baik, selama tidak ada perilaku yang mencelakakan siswa, yang tujuannya untuk pendidikan mengingatkan, saya akan bela."
Di sinilah letak keseimbangan kebijakannya. Perlindungan hukum diberikan untuk menjaga wibawa guru dalam menjalankan fungsi pedagogisnya, selama tidak ada batas fisik maupun mental siswa yang dilanggar secara sengaja atau mencelakakan. Ini adalah proteksi bagi integritas profesi, bukan lisensi untuk melakukan penyimpangan.
4. "Tutup Sekolahnya": Pelajaran Keras dari Masa Lalu
Keberanian kepemimpinan Dedi Mulyadi paling nyata terlihat dalam sebuah anekdot dramatis dari masa lalunya. Suatu ketika, sebuah sekolah dikepung oleh warga sedesa karena seorang guru memberikan sanksi kepada seorang siswa yang tertangkap mencuri secara berulang kali (nyuri terus). Masyarakat yang emosional justru menyerang institusi yang mencoba memperbaiki moral anak tersebut.
Menghadapi tekanan massa, Dedi tidak mengambil langkah populis yang kompromistis. Ia justru mengambil langkah drastis: menutup sekolah tersebut. Logikanya adalah sebuah argumen kontrak sosial yang tajam—jika masyarakat secara kolektif merusak kontrak penghormatan terhadap institusi pendidikan, maka negara berhak menarik kembali layanan pendidikan tersebut. Langkah ekstrem ini mengguncang kesadaran warga; mereka akhirnya menyadari bahwa tanpa sekolah dan tanpa kewibawaan guru, masa depan desa mereka terancam. Masyarakat akhirnya mundur, menerima sanksi yang diberikan sekolah, dan otoritas pendidikan kembali tegak. Ini adalah pengingat bahwa terkadang, ketegasan ekstrem diperlukan untuk mengembalikan martabat sebuah profesi.
5. Penutup: Menatap Masa Depan Wibawa Guru
Lanskap pendidikan kita membutuhkan lebih dari sekadar kurikulum yang canggih; ia membutuhkan kepastian hukum bagi para penggeraknya. Sinergi antara perlindungan hukum yang agresif dan integritas pendidik yang tak tergoyahkan adalah kunci untuk mengakhiri era ketakutan di ruang kelas.
Pelajaran moral dari visi ini sangat jelas bagi setiap pengambil kebijakan: kepemimpinan yang berani memasang badan bagi pendidiknya adalah investasi terbaik bagi kualitas generasi masa depan. Tanpa rasa aman, kreativitas dan ketegasan dalam mendidik akan mati. Kini, sebuah pertanyaan reflektif perlu kita renungkan bersama: sanggupkah kita sebagai masyarakat menghormati kembali batas-batas disiplin sekolah, ataukah kita akan membiarkan intervensi hukum terus-menerus mematikan fungsi esensial dari pendidikan itu sendiri? (WBN)
Sumber : https://youtube.com/shorts/oK_bd71qWXc?feature=shared
________________________
*) Pemerhati Pendidikan, saat artikel ini tayang sedang bertugas sebagai Kepala SMKN 1 Pakisjaya Karawang
