EDITORIAL
Langkah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Surat Perintah Nomor 3616/KPG.11.01/KESRA patut diapresiasi sebagai sebuah inovasi tata kelola pendidikan. Surat yang ditandatangani Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat pada 20 Juli 2026 tersebut menugaskan ratusan pejabat eselon II dan III untuk hadir langsung dalam kegiatan penutupan MPLS Pancawaluya 2026 dan Aksi Ekologi di SMA dan SMK Negeri. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat implementasi pendidikan karakter, sekaligus memastikan bahwa arah pembangunan pendidikan tidak berhenti pada level regulasi, tetapi benar-benar hadir di lingkungan sekolah.
Pendidikan Tidak Bisa Hanya Diserahkan kepada Sekolah
Selama ini mutu pendidikan sering diukur dari nilai akademik, akreditasi, maupun capaian kompetensi lulusan. Namun Jawa Barat mencoba memperluas perspektif bahwa keberhasilan pendidikan merupakan tanggung jawab seluruh unsur pemerintahan.
Ketika pejabat pemerintah hadir di sekolah, pesan yang ingin dibangun bukan sekadar seremonial. Kehadiran tersebut menunjukkan bahwa pendidikan adalah prioritas pembangunan daerah dan membutuhkan kepemimpinan yang hadir langsung di lapangan.
Model ini memperpendek jarak antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan. Para pejabat memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi sekolah, budaya belajar, hingga tantangan yang dihadapi kepala sekolah, guru, dan peserta didik.
Strategi Membangun Pendidikan Berbasis Karakter
Kebijakan tersebut selaras dengan konsep Gapura Pancawaluya yang menempatkan lima karakter utama sebagai fondasi pendidikan, yaitu:
- Cageur (sehat)
- Bageur (berakhlak baik)
- Bener (jujur dan benar)
- Pinter (cerdas)
- Singer (terampil dan produktif)
Pendekatan ini menunjukkan bahwa mutu pendidikan tidak hanya ditentukan oleh prestasi akademik, tetapi juga oleh kualitas karakter lulusan yang mampu menghadapi perubahan zaman tanpa kehilangan integritas.
Membangun Budaya Kolaborasi
Strategi lain yang terlihat dari kebijakan ini adalah membangun budaya kolaborasi lintas perangkat daerah.
Selama ini urusan pendidikan sering dianggap hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan. Padahal pembentukan karakter peserta didik memerlukan dukungan seluruh organisasi perangkat daerah, mulai dari aspek kesehatan, lingkungan hidup, sosial, hingga ketahanan pangan.
Dengan menugaskan pejabat dari berbagai perangkat daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang membangun paradigma baru bahwa pembangunan sumber daya manusia merupakan agenda bersama.
(Foto : Aksi Ekologi di SMKN 1 Pakisjaya)
Pengawasan yang Bersifat Pembinaan
Yang menarik, kehadiran pejabat bukan dalam konteks mencari kesalahan sekolah, melainkan memberikan pembinaan, motivasi, serta memastikan kebijakan pemerintah benar-benar dipahami dan dilaksanakan.
Pendekatan seperti ini jauh lebih konstruktif dibanding pengawasan yang hanya berorientasi pada pemeriksaan administrasi. Sekolah membutuhkan mitra strategis yang mampu memberikan solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi.
Menguatkan Kepercayaan Publik
Di tengah tingginya perhatian masyarakat terhadap dunia pendidikan, transparansi dan keterlibatan langsung pemerintah memiliki nilai strategis.
Kehadiran pejabat di sekolah menciptakan ruang komunikasi antara pemerintah, kepala sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat. Kepercayaan publik akan tumbuh ketika pemerintah menunjukkan komitmen nyata, bukan hanya melalui kebijakan di atas kertas.
Menjadikan MPLS sebagai Awal Transformasi Pendidikan
MPLS Pancawaluya tidak diposisikan sekadar kegiatan penyambutan peserta didik baru. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadikannya momentum membangun budaya disiplin, tanggung jawab, kepedulian lingkungan, serta pembiasaan nilai-nilai karakter sejak hari pertama murid memasuki sekolah. Pendekatan tersebut ditegaskan dalam berbagai dokumen dan sambutan resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai MPLS 2026.
Catatan Editorial
Langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini merupakan contoh bagaimana kepemimpinan daerah dapat diterjemahkan menjadi aksi nyata di lapangan. Tantangan berikutnya adalah menjaga keberlanjutan program tersebut agar tidak berhenti sebagai agenda tahunan, melainkan menjadi budaya pemerintahan yang konsisten mendampingi sekolah.
Jika kolaborasi antara pemerintah daerah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat terus diperkuat, maka peningkatan mutu SMA dan SMK tidak hanya tercermin dalam angka kelulusan atau prestasi lomba, tetapi juga dalam lahirnya generasi muda Jawa Barat yang berkarakter, kompeten, adaptif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dengan demikian, strategi menghadirkan pejabat pemerintah di sekolah dapat dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul. (WBN)
