Klarifikasi Kepengurusan DPD LSM KPK RI Jawa Barat, Nama Januardi Manurung Disebut Tidak Lagi Terdaftar


KARAWANG – Informasi mengenai kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Penegak Keadilan Republik Indonesia (LSM KPK RI) Provinsi Jawa Barat menjadi perhatian setelah muncul penyampaian klarifikasi melalui pesan WhatsApp yang diterima pada Senin, 16 November 2026.

Dalam pesan tersebut, seseorang yang mengaku berasal dari DPP LSM KPK RI menyampaikan bahwa Januardi Manurung disebut tidak pernah terdaftar sebagai Ketua DPD LSM KPK RI Provinsi Jawa Barat. Pengirim pesan juga menyebutkan bahwa posisi Ketua DPD LSM KPK RI Provinsi Jawa Barat saat ini dijabat oleh Sri Windayani.

Informasi tersebut turut mengarahkan perhatian pada laman resmi organisasi melalui alamat https://lsmkpk.or.id/dpd/dpd-pro-jawa-barat/ sebagai salah satu rujukan untuk mengetahui susunan kepengurusan organisasi di tingkat provinsi.

Pentingnya Kepastian Legalitas Kepengurusan

Klarifikasi mengenai struktur kepengurusan organisasi kemasyarakatan merupakan hal penting, terutama bagi masyarakat, instansi pemerintah, lembaga pendidikan, maupun pihak lain yang menjalin komunikasi dan kerja sama dengan organisasi tersebut.

Kepastian mengenai siapa yang memiliki kewenangan sebagai ketua dan pengurus resmi diperlukan agar setiap kegiatan organisasi, korespondensi, permohonan informasi publik, maupun penyampaian aspirasi masyarakat memiliki dasar kelembagaan yang jelas.

Terlebih, organisasi yang membawa nama Komunitas Penegak Keadilan Republik Indonesia diharapkan mampu menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan organisasi.

Dokumen Organisasi Perlu Menjadi Dasar Verifikasi

Dalam konteks ini, klarifikasi melalui pesan WhatsApp perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dokumen resmi organisasi.

Beberapa dokumen yang relevan untuk memastikan legalitas kepengurusan antara lain:

1. Surat Keputusan (SK) pengangkatan Ketua DPD LSM KPK RI Provinsi Jawa Barat.

2. SK perubahan atau pergantian kepengurusan apabila pernah dilakukan.

3. AD/ART organisasi sebagai pedoman pelaksanaan kelembagaan.

4. Surat keterangan atau konfirmasi resmi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LSM KPK RI.

5. Data kepengurusan terbaru yang dipublikasikan melalui kanal resmi organisasi.

Langkah tersebut penting untuk menghindari kesalahpahaman maupun penggunaan identitas organisasi oleh pihak yang belum dapat dipastikan kewenangannya.

Mengedepankan Klarifikasi dan Prinsip Berimbang

Masyarakat diharapkan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan hanya berdasarkan informasi sepihak. Konfirmasi kepada DPP LSM KPK RI menjadi langkah penting untuk memastikan status kepengurusan DPD Provinsi Jawa Barat secara administratif dan organisatoris.

Pihak-pihak yang namanya disebut dalam informasi tersebut juga perlu diberikan ruang untuk menyampaikan penjelasan dan hak jawab.

Pada akhirnya, kepastian legalitas organisasi bukan sekadar persoalan jabatan atau nama seseorang. Lebih dari itu, hal tersebut menyangkut kepercayaan publik, tanggung jawab kelembagaan, serta kredibilitas organisasi dalam menjalankan fungsi kontrol sosial di tengah masyarakat.

Transparansi organisasi harus dimulai dari kejelasan legalitas dan kepastian kepengurusan. Sebab, lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan publik juga harus bersedia menjalankan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam organisasinya sendiri. (wbn)

Posting Komentar

0 Komentar