Wilson Lalengke: Kebebasan Berpendapat dan Berserikat Merupakan Hak Konstitusional Setiap Warga Negara


JAKARTA
— Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, menegaskan bahwa kebebasan berpendapat, berserikat, berkumpul, serta menyampaikan aspirasi merupakan hak fundamental setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi dan berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional.

Menurut Wilson Lalengke, aktivitas warga dalam dunia aktivisme, organisasi kemasyarakatan, dan penyampaian aspirasi publik merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Hak tersebut menjadi landasan bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, mengawasi kebijakan, memperjuangkan kepentingan publik, serta berpartisipasi dalam pembangunan bangsa.

Dijamin UUD 1945 dan Instrumen HAM

Jaminan kebebasan warga negara secara tegas tertuang dalam Pasal 28E ayat (2) UUD 1945, yang melindungi kebebasan meyakini kepercayaan serta menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani. Sementara itu, Pasal 28E ayat (3) menjamin hak setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Selain itu, Pasal 28F UUD 1945 memberikan jaminan terhadap hak setiap orang untuk berkomunikasi, memperoleh, mencari, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia.

Landasan tersebut diperkuat oleh TAP MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 14 mengenai kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani serta Pasal 19 mengenai kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Dalam peraturan perundang-undangan nasional, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum diatur melalui UU Nomor 9 Tahun 1998, sedangkan perlindungan hak asasi manusia diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Selaras dengan Deklarasi HAM PBB

Pada tingkat internasional, Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menegaskan hak setiap orang atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi tanpa dibatasi oleh batas-batas negara.

Pasal 20 DUHAM juga menjamin hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai, sekaligus menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh dipaksa untuk menjadi anggota suatu perkumpulan.

Prinsip serupa tercantum dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Pasal 19 mengatur kebebasan berpendapat dan berekspresi, sedangkan Pasal 22 menjamin kebebasan berserikat, termasuk hak membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja.

Kebebasan Harus Disertai Tanggung Jawab

Jaminan kebebasan tersebut menegaskan bahwa warga negara memiliki ruang yang sah untuk menyampaikan kritik, melakukan advokasi, membentuk organisasi, serta mengungkapkan persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.

Namun, pelaksanaan hak dan kebebasan juga harus memperhatikan ketentuan hukum, hak orang lain, serta prinsip tanggung jawab. Kebebasan berekspresi bukan berarti seseorang terbebas dari konsekuensi hukum apabila tindakannya terbukti melanggar hukum.

Dalam konteks aktivitas pewarta warga dan organisasi masyarakat sipil, pemahaman terhadap landasan konstitusional ini penting agar penyampaian aspirasi dapat berlangsung secara demokratis, kritis, damai, dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, kebebasan berpendapat dan berserikat bukan sekadar ruang untuk menyuarakan kepentingan pribadi atau kelompok, melainkan bagian dari hak asasi yang menopang demokrasi, memperkuat partisipasi publik, dan menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara. (wbn)


Posting Komentar

0 Komentar