KARAWANG — Polemik antara Kepala SMKN 1 Pakisjaya dan pimpinan media EtikaNews dot com, Aep Apriyatna, menjadi perhatian menyusul pemberitaan mengenai keberatan kepala sekolah yang dimuat di media tersebut.
Persoalan ini perlu disikapi secara objektif dengan mengedepankan fakta, etika jurnalistik, dan penghormatan terhadap hak setiap pihak untuk menyampaikan pendapat maupun klarifikasi.
Muncul pertanyaan mengenai cara komunikasi yang digunakan dalam proses peliputan. Apabila terdapat tindakan atau ucapan yang dirasakan sebagai tekanan terhadap kepala sekolah, hal tersebut perlu diungkap secara terang melalui kronologi, bukti komunikasi, serta keterangan pihak-pihak yang terlibat.
Jangan Sampai Kritik Berubah Menjadi Tekanan
Pers dan lembaga pendidikan sama-sama memiliki tanggung jawab kepada publik. Pers berhak menjalankan fungsi kontrol sosial, menggali informasi, dan mengkritisi penggunaan anggaran pendidikan. Sebaliknya, kepala sekolah juga berhak memberikan penjelasan, menyampaikan keberatan, dan memperoleh kesempatan menjawab pertanyaan secara patut.
Namun, kebebasan pers bukanlah alasan untuk mengabaikan etika komunikasi. Begitu pula, keberatan terhadap pemberitaan tidak boleh digunakan untuk menghalangi kerja jurnalistik yang sah.
Istilah “bergaya koboi” yang dikaitkan dengan dugaan sikap menekan kepala sekolah tidak sepatutnya langsung dianggap sebagai fakta. Penilaian tersebut harus didasarkan pada kejadian yang dapat diverifikasi, bukan sekadar persepsi atau pernyataan sepihak.
Klarifikasi Terbuka Diperlukan
Untuk menghindari berkembangnya polemik, Aep Apriyatna perlu diberikan kesempatan menjelaskan kronologi interaksi dengan Kepala SMKN 1 Pakisjaya, termasuk tujuan komunikasi, pertanyaan yang diajukan, serta tanggapan atas dugaan adanya tekanan.
Di sisi lain, pihak kepala sekolah perlu menyampaikan kronologi dan bukti pendukung secara terstruktur agar publik dapat menilai persoalan secara proporsional.
Apabila terdapat dugaan pelanggaran kode etik jurnalistik, penyelesaiannya dapat ditempuh melalui mekanisme pengaduan kepada Dewan Pers sesuai ketentuan yang berlaku.
Publik Membutuhkan Fakta, Bukan Adu Tekanan
Polemik ini semestinya menjadi momentum untuk menegaskan bahwa hubungan antara pers dan institusi pendidikan harus dibangun melalui komunikasi profesional, transparansi, serta penghormatan terhadap hak jawab.
Kritik terhadap sekolah harus tetap terbuka. Namun, setiap proses peliputan juga harus menjunjung etika dan tidak boleh disertai intimidasi apabila dugaan tersebut terbukti.
Pada akhirnya, kebenaran tidak ditentukan oleh siapa yang paling keras bersuara, melainkan oleh fakta, bukti, dan proses klarifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan. (wbn).

0 Komentar