JAKARTA – Pertanyaan-pertanyaan detail tentang total Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), rincian alokasi per komponen belanja, mekanisme penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), proses pengadaan barang/jasa, hingga hasil audit internal yang diajukan media kepada kepala sekolah, sering kali menimbulkan kesalahpahaman. Media memiliki hak untuk memperoleh informasi publik, tetapi posisinya jelas bukan sebagai lembaga pengawas resmi seperti Inspektorat Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atau Dinas Pendidikan.
Berikut penjelasan gamblang berdasarkan aturan yang berlaku, khususnya Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Prinsip Dasar Pengelolaan Dana BOS
Pengelolaan Dana BOS (sekarang bagian dari BOSP) wajib mengikuti lima prinsip: fleksibel, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Sekolah menyusun RKAS berdasarkan kebutuhan riil dan hasil evaluasi diri, kemudian menginputnya ke aplikasi ARKAS yang terintegrasi dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Penggunaan dana harus sesuai RKAS yang telah disahkan. Setiap transaksi dicatat lengkap dengan bukti pendukung (kuitansi, nota, faktur, dokumentasi). Pengadaan barang/jasa mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melalui sistem digital seperti SIPLah jika memungkinkan.
Pelaporan dilakukan secara bertahap melalui aplikasi resmi:
- Laporan realisasi tahap I paling lambat 31 Juli tahun berjalan.
- Laporan tahunan paling lambat 31 Januari tahun berikutnya.
Keterlambatan dapat berakibat pengurangan alokasi tahap berikutnya.
Siapa yang Berwenang Memeriksa dan Mengawasi?
Pengawasan resmi dilakukan berlapis:
- Komite sekolah dan warga sekolah dilibatkan dalam perencanaan dan evaluasi.
- Dinas Pendidikan melakukan pembinaan dan verifikasi.
- Inspektorat Daerah audit internal.
- BPK pemeriksaan eksternal atas laporan keuangan.
- Aparat penegak hukum jika ditemukan indikasi pelanggaran pidana.
Media bukan lembaga inspeksi. Media menjalankan fungsi kontrol sosial dan jurnalistik dengan meminta konfirmasi atau informasi publik, bukan melakukan audit, memeriksa dokumen asli secara menyeluruh, atau menilai “kesalahan” seperti auditor.
Bagaimana Media/Wartawan Meminta Informasi yang Benar?
Sesuai UU KIP, sekolah negeri (sebagai badan publik yang menggunakan dana APBN/APBD) wajib menyediakan informasi publik. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala atau tersedia setiap saat antara lain ringkasan RKAS, realisasi anggaran, dan laporan keuangan yang tidak dikecualikan.
Mekanisme yang tepat:
1. Ajukan permohonan tertulis melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sekolah atau Dinas Pendidikan terkait, bukan langsung “menginterogasi” kepala sekolah dengan daftar pertanyaan audit.
2. Informasi yang dapat diminta biasanya berupa ringkasan realisasi yang sudah dipublikasikan (papan informasi sekolah, website, atau media lain), bukan dokumen mentah lengkap yang bersifat internal atau mengandung data pribadi.
3. Sekolah wajib mempublikasikan ringkasan penggunaan Dana BOS di papan informasi atau media yang mudah diakses warga sekolah dan masyarakat.
4. Jika ditolak, pemohon dapat mengajukan keberatan sesuai mekanisme UU KIP hingga ke Komisi Informasi.
Pertanyaan tentang “apakah sudah diaudit Inspektorat/BPK dan apa hasilnya” lebih tepat ditujukan kepada Dinas Pendidikan atau Inspektorat, bukan langsung ke sekolah sebagai pihak yang diaudit.
Transparan ≠ Menjadi Objek Audit Media
Sekolah wajib transparan kepada warga sekolah dan masyarakat. Namun, kewajiban tersebut tidak mengubah media menjadi “inspektorat tambahan”. Media yang meminta penjelasan untuk pemberitaan yang berimbang tetap dihormati, sepanjang menggunakan jalur yang benar dan tidak mengaburkan batas antara jurnalisme dengan fungsi pengawasan resmi negara.
Dengan memahami koridor ini, baik media maupun sekolah dapat menjalankan peran masing-masing tanpa saling salah alamat. Informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan justru lahir dari proses yang sesuai aturan, bukan dari konfirmasi yang menyerupai pemeriksaan internal.
Sumber utama: Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta praktik tata kelola Dana BOSP yang berlaku. (wbn)

0 Komentar