Boleh atau Tidak Beli Seragam di Koperasi Sekolah? Ini Aturan Main Menurut Kang Dedi Mulyadi!


Karawang
- Setiap kali memasuki tahun ajaran baru, isu pengadaan seragam sekolah di koperasi hampir selalu menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan para orang tua murid. Bapak dan Ibu sekalian pasti pernah mendengar rumor atau merasa bingung: sebenarnya sekolah atau koperasi itu boleh tidak sih berjualan seragam? Ataukah praktik ini sepenuhnya dilarang oleh aturan?

Kesimpangsiuran ini tak jarang memicu keraguan. Di satu sisi, banyak orang tua yang memang membutuhkan kemudahan membeli seragam langsung di sekolah. Namun di sisi lain, ada kekhawatiran munculnya praktik pemaksaan terselubung. Nah, untuk mendudukkan perkara ini secara jelas dan transparan, Kang Dedi Mulyadi (KDM) memberikan penjelasan yang sangat tegas.

Menurut KDM, ada batasan yang sangat jelas antara transaksi sukarela yang diperbolehkan dan tindakan yang melanggar aturan.

Dijual Seperti Toko Biasa? Boleh! Yang Dilarang Adalah Sistem Kolektif. 

Mari kita bedah fakta utamanya terlebih dahulu. Banyak yang mengira koperasi sekolah sama sekali tidak boleh menyetok pakaian seragam. Padahal, KDM menegaskan bahwa koperasi sekolah tetap diperbolehkan menyediakan dan memajang berbagai kebutuhan siswa, mulai dari baju sekolah, seragam pramuka, sepatu, hingga bet atau atribut identitas sekolah.Faktanya, keberadaan seragam di koperasi sekolah ini sebenarnya berawal dari kebutuhan masyarakat sendiri.

Dalam realitas di lapangan, banyak orang tua murid yang justru menginginkan dan meminta agar koperasi menyediakan seragam demi kepraktisan, sehingga mereka tidak perlu repot berburu ke luar sekolah. Koperasi yang menyediakan seragam justru sangat membantu orang tua yang butuh kemudahan tersebut.Nah, lantas di mana letak masalahnya? Perbedaan kuncinya terletak pada mekanisme penjualan.

Koperasi dilarang keras menjual seragam dengan sistem dikolektifkan atau diwajibkan secara sepihak kepada seluruh siswa. Koperasi boleh menyediakannya layaknya toko pakaian umum: barang digantung di etalase, lalu orang tua atau murid bebas datang untuk membeli secara mandiri sesuai kebutuhan. Pemisahan ini penting agar fungsi pelayanan koperasi tetap berjalan tanpa mematikan hak pilih orang tua murid."Yang enggak boleh itu adalah menjual ke siswa dikolektifkan... tapi kalau di koperasinya nyiapin baju pramuka, baju sekolah, orang beli seperti beli ke toko kan enggak ada masalah."

Praktik "Panggil Tukang Jahit dan Ukur Massal" Adalah Hal yang Tidak Tepat

Lalu, seperti apa bentuk praktik yang secara tegas dinilai melanggar aturan? KDM secara khusus menyoroti skenario ketika pihak koperasi mengkoordinir kedatangan tukang jahit ke sekolah untuk mengukur baju siswa secara massal.Praktik pengukuran massal terkoordinasi ini biasanya dibundel dengan sistem kewajiban atau skema cicilan yang mengikat. 

Menurut KDM, pengondisian semacam ini sangat tidak tepat. Ketika siswa dikondisikan—bahkan dipanggil masuk ke dalam ruangan tertentu lalu diinstruksikan "heh kamu harus beli"—maka fungsi jual-beli sukarela telah berubah menjadi bentuk pemaksaan terselubung.Sistem kolektif berkedok pengukuran massal dan kewajiban menyicil inilah yang merenggut kemerdekaan orang tua murid dalam mengelola keuangan keluarga mereka. 

Koperasi sekolah tidak boleh menjelma menjadi lembaga penekan yang mewajibkan paket seragam tertentu."Nanti panggil tukang jahit ngukur, koperasi yang mengkoordinir, nah itu menurut saya enggak tepat... yang enggak boleh itu dipaksa atau suruh nyicil."

Membeli Seragam Sama Halnya Membeli Air Mineral (Prinsip Belanja Sukarela)

Untuk mempermudah pemahaman kita bersama, KDM memberikan analogi yang sangat membumi. Di koperasi sekolah, barang-barang kebutuhan harian seperti Alat Tulis Kantor (ATK) merupakan komoditas standar yang selalu laku dan dijual setiap hari. Nah, KDM memosisikan baju seragam, sepatu, dan bet identitas sama persis seperti ATK atau botol air mineral yang dipajang di etalase.

Bayangkan ketika Bapak/Ibu atau anak-anak membeli air mineral di kantin atau koperasi: pembeli datang sendiri, memilih barangnya, lalu membayarnya di kasir tanpa ada paksaan dari pihak mana pun, bukan? Begitu pula seharusnya transaksi seragam sekolah dijalankan.

Prinsip utamanya adalah kesukarelaan penuh. Barang siap di etalase toko koperasi, pembeli datang secara bebas. Menariknya lagi, jika transaksi berjalan secara sehat dan sukarela seperti ini, ada manfaat positif yang kembali ke ekosistem sekolah. Sebab koperasi adalah milik lingkungan sekolah, keuntungan dari penjualan sukarela tersebut pada akhirnya akan kembali untuk kesejahteraan anggota koperasi itu sendiri.

"Apa bedanya orang beli air mineral dengan beli baju? Kan sama, enggak ada masalah... nanti keuntungannya kan untuk anggota."

Kesimpulan: Bebas Memilih Tanpa Beban Pemaksaan

Dari penuturan gamblang Kang Dedi Mulyadi di atas, kita bisa menarik garis tegas bahwa kunci utama pengadaan seragam sekolah bermuara pada prinsip kesukarelaan dan ketiadaan koordinasi paksa. 

Koperasi sekolah tetap sah dan sangat bermanfaat jika memosisikan diri sebagai toko penyedia biasa yang melayani pembelian eceran secara sukarela. Namun, batas aturan tersebut dilanggar begitu muncul skema kolektif, pengukuran massal terkoordinasi, atau pemaksaan pembelian.

Nah, bagaimana dengan praktik pengadaan seragam di sekolah anak Bapak dan Ibu saat ini? Apakah koperasinya sudah murni menjalankan fungsi toko sukarela yang membebaskan, atau justru masih menyisakan praktik pengkolektifan massal yang memberatkan? (wbn)

Posting Komentar

0 Komentar