KARAWANG — Pihak SMKN 1 Pakisjaya menyampaikan bantahan terhadap pemberitaan Media Korupsi News berjudul dugaan jual seragam di SMKN 1 Pakisjaya yang disorot dan tim kuasa hukum disebut siap mendorong pemeriksaan aparat penegak hukum (APH).
Pihak sekolah menilai persoalan tersebut perlu dilihat secara utuh, dengan mengedepankan fakta, dokumen, klarifikasi berimbang, serta kepentingan utama peserta didik dalam memperoleh pendidikan.
Sekolah Membebaskan Siswa Menggunakan Kaos dari SMP
Menurut keterangan pihak sekolah, siswa yang menjadi bagian dari persoalan tersebut belum memiliki seragam olahraga. Namun, sekolah menyatakan tidak melarang siswa menggunakan kaos seragam asal SMP selama mengikuti pembelajaran.
Kebijakan tersebut, menurut pihak sekolah, menunjukkan bahwa siswa tetap diberikan kesempatan untuk bersekolah tanpa harus menunggu tersedianya seragam olahraga.
Karena itu, pihak sekolah meminta agar persoalan seragam tidak serta-merta dibingkai sebagai penyebab siswa tidak mau bersekolah. Pernyataan mengenai keengganan siswa mengikuti pembelajaran perlu diklarifikasi langsung dengan siswa, orang tua, dan pihak sekolah agar tidak menimbulkan kesimpulan sepihak.
Kepala Sekolah Belum Bertemu Langsung dengan Tinggun Wartawan yang Juga Orang Tua Siswa.
Pihak sekolah menyatakan bahwa kepala sekolah belum pernah melakukan pertemuan langsung untuk mengklarifikasi persoalan ini dengan wartawan yang bersangkutan.
Kepala sekolah disebut sedang menjalankan agenda dinas luar. Selanjutnya, orang tua siswa telah diundang untuk hadir pada Jumat, 23 Oktober 2026, guna membahas persoalan anaknya. Namun, menurut keterangan pihak sekolah, undangan tersebut tidak dipenuhi dengan alasan orang tua sedang berada di daerah lain dan menilai jaraknya terlalu jauh.
Pihak sekolah menegaskan bahwa ruang dialog tetap terbuka. Klarifikasi langsung diperlukan agar persoalan dapat diselesaikan berdasarkan fakta, bukan melalui kesimpulan yang terbentuk sebelum kedua pihak bertemu.
Surat Pernyataan Menjadi Bagian dari Klarifikasi
Pihak sekolah juga menyatakan bahwa Tinggun orang tua siswa sebelumnya telah menandatangani surat pernyataan bermeterai yang berkaitan dengan dukungan terhadap proses pembelajaran anaknya.
Dokumen tersebut perlu dilihat secara utuh sesuai isi dan tujuan penandatanganannya. Pihak sekolah menilai komitmen orang tua dalam mendukung pendidikan anak harus diwujudkan melalui komunikasi, pendampingan, dan upaya menjaga kehadiran siswa secara konsisten.
Persoalan Kehadiran Siswa Harus Dibahas Secara Proporsional
Pihak sekolah menyebut tingkat kehadiran siswa yang bersangkutan menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian. Menurut pihak sekolah, komunikasi dengan Tinggun orang tua diperlukan untuk mencari penyebab ketidakhadiran serta menyusun langkah perbaikan.
Sekolah menegaskan bahwa tanggung jawab pendidikan tidak hanya berada pada guru dan kepala sekolah. Orang tua juga memiliki peran penting dalam memastikan anak memperoleh pendampingan dan dapat mengikuti pembelajaran secara teratur.
Oleh sebab itu, pihak sekolah berharap persoalan kedisiplinan dan kehadiran siswa tidak tercampur dengan tuduhan mengenai seragam tanpa pemeriksaan terhadap fakta dan dokumen yang relevan.
Sekolah Meminta Pemberitaan Berimbang dan Tidak Merugikan Siswa
Pihak sekolah menyayangkan pemberitaan yang dinilai belum memberikan gambaran menyeluruh mengenai kronologi persoalan. Namun, penilaian terhadap pemberitaan tersebut tetap perlu diuji berdasarkan isi berita, proses konfirmasi, dokumen yang tersedia, dan hak jawab masing-masing pihak.
Sekolah juga mengingatkan bahwa polemik yang melibatkan orang tua, wartawan, dan lembaga pendidikan dapat berdampak terhadap kenyamanan serta kondisi psikologis siswa. Anak tidak semestinya menjadi pihak yang menanggung beban konflik orang dewasa.
Karena itu, seluruh pihak diminta mengutamakan penyelesaian yang berorientasi pada kepentingan terbaik siswa, menjaga privasi anak, serta menghindari pernyataan yang dapat memperuncing konflik.
Sekolah Siap Menempuh Jalur Hukum Jika Ditemukan Pelanggaran
Pihak SMKN 1 Pakisjaya menyatakan siap menggunakan jalur hukum apabila berdasarkan bukti dan penilaian hukum ditemukan dugaan pelanggaran yang merugikan nama baik sekolah maupun pihak terkait.
Meski demikian, laporan kepada aparat penegak hukum harus didasarkan pada bukti yang sah dan uraian peristiwa yang jelas. Dugaan pencemaran nama baik tidak dapat dinyatakan terbukti hanya karena adanya pemberitaan yang merugikan salah satu pihak.
Pihak sekolah juga terbuka terhadap pemeriksaan oleh instansi berwenang apabila diperlukan untuk menjernihkan persoalan secara objektif.
Pendidikan Siswa Harus Menjadi Prioritas
Pihak SMKN 1 Pakisjaya menegaskan bahwa persoalan ini seharusnya diselesaikan melalui klarifikasi, komunikasi langsung, dan pemeriksaan fakta secara proporsional.
Sekolah mengajak seluruh pihak untuk tidak menjadikan siswa sebagai objek konflik. Fokus utama harus dikembalikan pada keberlangsungan pembelajaran, peningkatan kedisiplinan, dan tanggung jawab bersama dalam memastikan anak tetap memperoleh hak pendidikannya.
Prinsipnya, sekolah siap memberikan klarifikasi berdasarkan data dan dokumen. Jika terdapat dugaan pelanggaran, silakan diuji melalui mekanisme yang berwenang. Namun, kepentingan pendidikan dan masa depan siswa harus tetap menjadi prioritas.(wbn)

2 Komentar
sangat setuju sekolah dilindungi Hukum sehingga tidak menjadi bahan gorengan oknum wartawan
BalasHapusSetuju semua sekolah punya LBH yang bisa memberikan bantuan dalam proses hukum agar jangan jadi korban oknum oknum yang mendeskriditkan sekolah, tanpa ada ruang HaK Jawab
BalasHapus