Bagian III
Hak Memperoleh Informasi Bukan Berarti Hak Melakukan Audit
Oleh: Redaksi
A. Keterbukaan Informasi Adalah Hak Konstitusional
Keterbukaan informasi merupakan salah satu ciri negara demokrasi. Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi. Prinsip ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
UU KIP menegaskan bahwa badan publik, termasuk sekolah negeri sebagai bagian dari penyelenggara pelayanan publik, memiliki kewajiban menyediakan informasi yang memang tergolong sebagai informasi publik. Tujuannya adalah mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mendorong akuntabilitas penggunaan keuangan negara.
Namun, hak memperoleh informasi harus dijalankan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
B. Tidak Semua Informasi Wajib Diberikan dalam Bentuk Dokumen Lengkap
UU KIP menganut dua prinsip yang berjalan bersamaan.
Pertama, pada dasarnya informasi publik bersifat terbuka.
Kedua, terdapat informasi yang dapat dikecualikan apabila pembukaannya bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau dapat menimbulkan konsekuensi yang dilindungi hukum.
Karena itu, tidak setiap permintaan informasi harus dipenuhi dengan menyerahkan seluruh dokumen administrasi asli. Badan publik berhak menempuh prosedur yang diatur dalam UU KIP, termasuk melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), apabila mekanisme tersebut memang berlaku bagi badan publik yang bersangkutan.
C. Dana BOS Wajib Dipertanggungjawabkan kepada Publik
Transparansi Dana BOS bukan sekadar kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum.
Sekolah wajib menyampaikan informasi mengenai penggunaan Dana BOS sesuai ketentuan yang berlaku, seperti rencana kegiatan dan anggaran yang dipublikasikan, realisasi penggunaan anggaran, serta informasi lain yang memang dikategorikan sebagai informasi publik.
Dengan demikian, masyarakat memperoleh gambaran yang jelas mengenai penggunaan anggaran tanpa menghilangkan perlindungan terhadap dokumen yang tidak wajib dibuka secara bebas.
D. Peran LSM dalam Kontrol Sosial
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan bagian dari partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.
Melalui fungsi kontrol sosial, LSM dapat:
- memberikan masukan;
- melakukan kajian;
- menyampaikan kritik;
- mengawasi pelaksanaan kebijakan publik;
- melaporkan dugaan penyimpangan kepada instansi yang berwenang.
Peran tersebut penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.
Namun, fungsi kontrol sosial tidak sama dengan kewenangan melakukan audit atau pemeriksaan administrasi yang secara hukum diberikan kepada lembaga pengawas negara.
E. Fungsi Pers Menurut Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menempatkan pers sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang menjalankan fungsi informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial, serta ekonomi.
Dalam menjalankan fungsi kontrol sosial, pers berhak melakukan peliputan, wawancara, investigasi jurnalistik, dan meminta klarifikasi kepada narasumber. Di sisi lain, pers juga memiliki kewajiban untuk menyajikan informasi yang akurat, berimbang, menghormati asas praduga tak bersalah, serta menaati Kode Etik Jurnalistik.
Dengan demikian, fungsi pers berbeda dengan fungsi auditor negara. Pers mengawasi melalui pemberitaan dan penyampaian informasi kepada publik, sedangkan audit keuangan dilakukan oleh lembaga yang diberi kewenangan berdasarkan undang-undang.
F. Membedakan Hak Memperoleh Informasi dengan Kewenangan Memeriksa
Dalam praktik, sering terjadi kerancuan antara hak memperoleh informasi dan kewenangan melakukan pemeriksaan.
Hak memperoleh informasi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui penyelenggaraan pemerintahan sesuai ketentuan hukum.
Sebaliknya, kewenangan memeriksa merupakan kewenangan administratif atau hukum yang hanya dimiliki oleh pejabat atau lembaga yang secara tegas diberi mandat oleh peraturan perundang-undangan.
Perbedaan ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat mengganggu hubungan antara masyarakat dan lembaga pendidikan.
G. Apabila Terjadi Dugaan Penyimpangan
Apabila masyarakat, LSM, media, orang tua siswa, atau pihak lain menemukan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan Dana BOS, langkah yang tepat adalah menempuh mekanisme yang tersedia, antara lain:
- meminta informasi sesuai prosedur yang berlaku;
- menyampaikan pengaduan kepada Dinas Pendidikan;
- melaporkan kepada Inspektorat atau APIP;
- menyampaikan laporan kepada aparat penegak hukum apabila terdapat dugaan tindak pidana yang didukung fakta.
Pendekatan tersebut menjaga agar setiap dugaan pelanggaran diperiksa secara objektif, profesional, dan sesuai prinsip negara hukum.
H. Editorial
Keterbukaan informasi merupakan instrumen untuk memperkuat kepercayaan publik, bukan untuk menciptakan konflik antara masyarakat dan sekolah.
LSM, media, dan masyarakat memiliki peran penting dalam mengawal akuntabilitas penggunaan Dana BOS. Di sisi lain, sekolah juga berhak memperoleh kepastian hukum agar dapat menjalankan tugas pendidikan tanpa gangguan yang tidak sesuai prosedur.
Apabila seluruh pihak memahami batas kewenangan masing-masing, transparansi akan berjalan berdampingan dengan perlindungan hukum. Itulah esensi negara hukum: setiap hak dijalankan secara bertanggung jawab, dan setiap kewenangan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. (WBN)
